Regulasi Lingkungan

Regulasi lingkungan merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam menjalankan aktivitas baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkup usaha.  Kami mencoba men-summary regulasi-regulasi lingkungan tersebut menjadi sebuah bacaan yang ringkas  namun mudah dipahami maksud dan tujuan.  Untuk informasi detail, anda bisa langsung merujuk ke regulasinya.  Silahkan anda berikan masukkan terkait regulasi-regulasi yang belum ada disini dan akan bahas selanjutnya.

Nama RegulasiStatusKeterangan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berlaku Lihat
Pengelolaan Sampah    
Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Berlaku Lihat
Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Berlaku Lihat
Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah Berlaku Lihat
Perlindungan dan Pengelolaan Udara    
Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan Vienna Convention for The Ozone Layer dan Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer as Adjusted and Amanded by The Second Meeting of Parties London, 27-29 June 1990 Berlaku Lihat
Undang-undang No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Frame Work Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim) Berlaku Lihat
Undang-undang No. 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (Ratification of Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change) Berlaku Lihat
Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2005 tentang Pengesahan Beijing Amandment to The Montreal Protocol on Substances That Deplete The Ozone Layer (Amandemen Beijing atas Protokol Montreal tentang Bahan-bahan yang merusak Lapisan Ozon) Berlaku Lihat
Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2005 tentang Pengesahan Montreal Amandment to The Montreal Protocol on Substances That Deplete The Ozone Layer (Amandemen Montreal atas Protokol Montreal tentang Bahan-bahan yang merusak Lapisan Ozon) Berlaku Lihat
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Berlaku Lihat
Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 205 Tahun 1995 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak Berlaku Lihat
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Berlaku Lihat
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 07 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap Berlaku Lihat
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama Berlaku Lihat
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 04 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Berlaku Lihat
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 07 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru Berlaku Lihat
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 50 Tahun 1995 tentang Baku Tingkat Kebauan Berlaku Liha
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.15 tahun 1996 tentang Program Langit Biru Berlaku Lihat
Peraturan Menakertrans No. 13 tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia Udara di Tempat Kerja Tidak Berlaku Diganti
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.45 tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara Berlaku Lihat
Perlindungan dan Pengelolaan Air    
Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Tidak Berlaku Lihat
Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Berlaku (Baru)Lihat
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Berlaku Lihat
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air Berlaku Lihat
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik Berlaku Lihat
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 142 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air Berlaku Lihat
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air Berlaku Lihat
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.03 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Standar Kompetensi Manajer Pengendalian Pencemaran Air Berlaku Lihat
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan Berlaku Lihat
Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.907 tahun 2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Air Minum Berlaku Lihat
Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah Berlaku Lihat
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah Berlaku Lihat
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 03 tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri Berlaku Lihat
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Pembungan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berlaku (Baru)Lihat
Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3)    
Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun Berlaku Lihat
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol Dan Label B3 Berlaku Lihat
Peraturan Menteri Perindustrian No. 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 87 Tahun 2009 Tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label Pada Bahan Kimia Berlaku Lihat
Peraturan Menteri Perindustrian No. 87 Tahun 2009 tentang Tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label Pada Bahan KimiaBerlaku Lihat
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 187 Tahun 1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja Berlaku Lihat
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)    
Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 BerlakuLihat
Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 01 Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 Berlaku Lihat
Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 02 Tahun 1995 tentang Dokumen Limbah B3 Berlaku Lihat
Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 03 Tahun 1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah B3 Berlaku Lihat
Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 255 Tahun 1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas Berlaku Lihat
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah B3 Berlaku Lihat
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3 Berlaku Lihat
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 35 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Halon Berlaku Lihat
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 oleh Pemerintah Daerah Berlaku Lihat
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah B3 Berlaku Lihat
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Berlaku
(Baru)
Lihat
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.101/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Pedoman Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Berlaku (Baru)Lihat
Perizinan, Audit, Penilaian dan Dokumen Lingkungan Hidup    
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Berlaku Lihat
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan. Berlaku (Baru)Lihat
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P/24/MENLH/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Usaha dan/ atau kegiatan yang berlokasi di Daerah Kabupaten/ Kota yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang. Berlaku (Baru)Lihat
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Berlaku (Baru)Lihat
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Berlaku (Baru)Lihat
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.05 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan AMDAL Berlaku Lihat
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan Berlaku Lihat
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.08 tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisa Mengendai Dampak Berlaku Lihat
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 03 Tahun 2013 tentang  Audit Lingkungan Hidup Berlaku Lihat
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Berlaku Lihat
Permen LH No.03 tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berlaku Lihat
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan Berlaku Lihat
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan UKL dan UPL Berlaku Lihat
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ekolabel Berlaku Lihat
Energi    
Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak Berlaku Lihat
Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2013 tentang Penghematan Pemakaian Listrik Berlaku Lihat
Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2014 tentang Manajemen Energi Berlaku Lihat

Jika terdapat kekeliruan atau regulasi yang belum update, Anda dapat menginformasikannya melalui email admin@hsepedia.com. Terima kasih

Tinggalkan Komentar di sini

Back to top button
Close
Close