Berikut ini kami sampaikan daftar peraturan terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan kerja yang telah dicabut atau sudah tidak berlaku lagi. Beberapa peraturan yang masih berlaku atau yang menggantikan peraturan dibawah ini dapat anda cek pada link berikut ini.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999
- Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2008 tentang Persyaratan Kompetensi Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 178 tahun 2004 tentang Kurikulum Penyusunan, Penilaian dan Pedoman Serta Kriteria Penyelenggaraan Pelatihan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Amdal;
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Laksana Lisensi 9 Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dicabut
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Amdal;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Penyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup,
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-42/MENLH/XI/1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan;
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup Yang Diwajibkan;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2010 tentang Audit Lingkungan Hidup
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- Kep Men LH No. 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri
- Kep Men LH No. 52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Kegiatan Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel
- Kep Men LH No. 42 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi
- Kep Men LH No. 09 Tahun 1997 tentang Perubahan Kep Men LH No.42/MENLH/10/1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi
- Kep Men LH No. 03 Tahun 1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi dicabut
- Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-42/MENLH/10/1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi,
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standar Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Penanggungjawab Pengendalian Udara
- Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-04/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan, dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel;
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit;
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Industri Rayon;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 122 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Pupuk;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Baku Mutu Air Limbah Rumah Potong Hewan;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Buah-buahan dan/atau Sayuran;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Pengolahan Perikanan;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Petrokimia Hulu;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Purified Terephthalic Acid Dan Poly Ethylene Terephthalate;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Rumput Laut
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Keramik;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Limbah Olahan Kelapa;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Limbah Olahan Daging;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Limbah Industri Olahan Kedelai;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Industri Jamu;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Industri Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Peternakan Sapi dan Babi;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Industri Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Minyak Goreng;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Industri Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Gula; dan
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Industri Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Rokok dan/atau Cerutu;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Standar Kompetensi Manajer Pengendalian Pencemaran Air
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01 /Menhut-II/ 2010 tentiong Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Kehutanan Daam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Mqdal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum KLHS
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air
- Kep Men LH No. 111/MENLH/2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air
- Kep Men LH No. 112/MENLH/2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan Kegiatan Domestik
- Kep Men LH No. 142/MENLH/2003 tentang Perubahan Atas Kep Men LH No. 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air
- Kep Men LH No. 122 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Kep Men No. 51 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri
- Per Men LH No. 02 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah Pemotongan Hewan
- Per Men LH No. 04 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi
- Per Men LH No. 05 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau kegiatan Pengolahan Buah-Buahan dan atau Sayuran
- Per Men LH No. 06 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau kegiatan Pengolahan Perikanan
- Per Men LH No. 08 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau kegiatan Industri Petrokimia Hulu
- Per Men LH No. 09 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau kegiatan Industri Rayon
- Per Men LH No. 12 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Pengolahan Rumput Laut
- Per Men LH No. 13 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Pengolahan Kelapa
- Per Men LH No. 14 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Pengolahan Daging
- Per Men LH No. 15 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Pengolahan Kedelai
- Per Men LH No. 16 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Industri Keramik
- Per Men LH No. 3 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Standar Kompetensi Manajer Pengendalian Pencemaran Air
- Per Men LH No. 9 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Pengolahan Obat Tradisional/Jamu
- Per Men LH No. 11 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Peternakan Sapi dan Babi
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Penataan dan Pembinaan Pergudang
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum KLHS
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 197 Tahun 2004 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Program Adipura
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipur
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan PermenLH No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipur
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : Kep.333/Men/1989 Tentang Diagnosis Dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 79/MEN/2003 tentang Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 01/MEN/1982 tentang Bejana Tekanan;
- Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No.SE.06/MEN/1990 tentang Pewarnaan Botol Baja/Tabung Gas Bertekanan
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor KEP/75/PPK/XII/2013 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekan, Pesawat Angkat-Angkut, dan Pesawat Tenaga dan Produksi, khusus yang mengatur Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekan;
- Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : SE 238/MEN/PPK-NK/XI/2010 tentang Penyempurnaan Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja
- Permenaker No. 3 Tahun 1999 ttg Syarat Keselamatan Kerja Lift
- Permenaker No. 01 tahun 1989 tentang Kwalifikasi dan Syarat-syarat Operator Keran Angkat
- Permenakertrans No. 4 Tahun 1985 ttg K3 Pesawat Tenaga Produksi
- Permenaker No. 4 Tahun 1998 ttg Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Tata Kerja Dokter Penasehat
- Permenaker No. 17 Tahun 2008 ttg Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Tata Kerja Dokter Penasehat
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.18/MEN/XI/2008 tentang Penyelenggara Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP19/MEN/1997 tentang Pelaksanaan Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Permenakertrans 51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas (NAB) Faktor Fisika di Tempat Kerja
- Permenakertrans nomor 13 Tahun 2011 tentang NAB Faktor Fisik dan Kimia di Tempat Kerja
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 1405 tahun 2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri
Bagi pembaca mohon dapat juga melakukan check melalui website pemerintah seperti JDIH Kemenaker atau fasilitas lainnya. Jika terdapat kesalahan dalam proses analisis atau penulisan silahkan untuk menginformasikan melalui ad***@******ia.com agar pembaca lainnya dapat mendapatkan informasi yang benar.
Discover more from HSEpedia
Subscribe to get the latest posts sent to your email.