Safety

Peraturan terkait K3L yang telah dicabut

Berikut ini kami sampaikan daftar peraturan terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan kerja yang telah dicabut atau sudah tidak berlaku lagi. Beberapa peraturan yang masih berlaku atau yang menggantikan peraturan dibawah ini dapat anda cek pada link berikut ini.

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  2. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999
  3. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
  5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
  6. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
  7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
  8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2008 tentang Persyaratan Kompetensi Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
  9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 178 tahun 2004 tentang Kurikulum Penyusunan, Penilaian dan Pedoman Serta Kriteria Penyelenggaraan Pelatihan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
  10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Amdal;
  11. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Laksana Lisensi 9 Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dicabut
  12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak lingkungan Hidup
  13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Amdal;
  14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Penyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup,
  15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-42/MENLH/XI/1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan;
  16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup Yang Diwajibkan;
  17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2010 tentang Audit Lingkungan Hidup
  18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
  19. Kep Men LH No. 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri
  20. Kep Men LH No. 52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Kegiatan Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel
  21. Kep Men LH No. 42 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi
  22. Kep Men LH No. 09 Tahun 1997 tentang Perubahan Kep Men LH No.42/MENLH/10/1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi
  23. Kep Men LH No. 03 Tahun 1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri
  24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi dicabut
  25. Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-42/MENLH/10/1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi,
  26. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standar Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Penanggungjawab Pengendalian Udara
  27. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-04/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan, dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,
  28. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
  29. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel;
  30. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit;
  31. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Industri Rayon;
  32. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 122 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Pupuk;
  33. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Baku Mutu Air Limbah Rumah Potong Hewan;
  34. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Buah-buahan dan/atau Sayuran;
  35. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Pengolahan Perikanan;
  36. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Petrokimia Hulu;
  37. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Purified Terephthalic Acid Dan Poly Ethylene Terephthalate;
  38. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Rumput Laut
  39. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Keramik;
  40. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Limbah Olahan Kelapa;
  41. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Limbah Olahan Daging;
  42. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Limbah Industri Olahan Kedelai;
  43. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Industri Jamu;
  44. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Industri Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Peternakan Sapi dan Babi;
  45. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Industri Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Minyak Goreng;
  46. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Industri Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Gula; dan
  47. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Industri Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Rokok dan/atau Cerutu;
  48. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi
  49. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Standar Kompetensi Manajer Pengendalian Pencemaran Air
  50. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01 /Menhut-II/ 2010 tentiong Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Kehutanan Daam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Mqdal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
  51. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum KLHS
  52. Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air
  53. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air
  54. Kep Men LH No. 111/MENLH/2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air
  55. Kep Men LH No. 112/MENLH/2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan Kegiatan Domestik
  56. Kep Men LH No. 142/MENLH/2003 tentang Perubahan Atas Kep Men LH No. 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air
  57. Kep Men LH No. 122 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Kep Men No. 51 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri
  58. Per Men LH No. 02 Tahun 2006 tentang  Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah Pemotongan Hewan
  59. Per Men LH No. 04 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi
  60. Per Men LH No. 05 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau kegiatan Pengolahan Buah-Buahan dan atau Sayuran
  61. Per Men LH No. 06 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau kegiatan Pengolahan Perikanan
  62. Per Men LH No. 08 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau kegiatan Industri Petrokimia Hulu
  63. Per Men LH No. 09 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau kegiatan Industri Rayon
  64. Per Men LH No. 12 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Pengolahan Rumput Laut
  65. Per Men LH No. 13 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Pengolahan Kelapa
  66. Per Men LH No. 14 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Pengolahan Daging
  67. Per Men LH No. 15 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Pengolahan Kedelai
  68. Per Men LH No. 16 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Industri Keramik
  69. Per Men LH No. 3 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Standar Kompetensi Manajer Pengendalian Pencemaran Air
  70. Per Men LH No. 9 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Pengolahan Obat Tradisional/Jamu
  71. Per Men LH No. 11 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Peternakan Sapi dan Babi
  72. Peraturan  Menteri  Negara Lingkungan  Hidup  Nomor  13  Tahun  2011  tentang  Ganti  Kerugian  Akibat Pencemaran    dan/atau    Kerusakan    Lingkungan    Hidup
  73. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup
  74. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Penataan dan Pembinaan Pergudang
  75. Peraturan Menteri   Negara   Lingkungan   Hidup   Nomor   27   Tahun   2009  tentang   Pedoman   Pelaksanaan   Kajian   Lingkungan   Hidup Strategis
  76. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum KLHS
  77. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 197 Tahun 2004 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Daerah Kabupaten/Kota
  78. Peraturan   Menteri   Negara Lingkungan  Hidup  Nomor  01  Tahun  2009 tentang Pelaksanaan Program Adipura
  79. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipur
  80. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan PermenLH No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipur
  81. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura
  82. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : Kep.333/Men/1989 Tentang Diagnosis Dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
  83. Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  KEP.  79/MEN/2003  tentang  Pedoman  Diagnosis  dan  Penilaian  Cacat  Karena  Kecelakaan  dan  Penyakit Akibat Kerja
  84. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 01/MEN/1982 tentang Bejana Tekanan;
  85. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No.SE.06/MEN/1990 tentang Pewarnaan Botol Baja/Tabung Gas Bertekanan
  86. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor KEP/75/PPK/XII/2013 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekan, Pesawat Angkat-Angkut, dan Pesawat Tenaga dan Produksi, khusus yang mengatur Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekan;
  87. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja  dan Transmigrasi Nomor : SE 238/MEN/PPK-NK/XI/2010  tentang Penyempurnaan Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja
  88. Permenaker No. 3 Tahun 1999 ttg Syarat Keselamatan Kerja Lift
  89. Permenaker No. 01 tahun 1989 tentang Kwalifikasi dan Syarat-syarat Operator Keran Angkat
  90. Permenakertrans No. 4 Tahun 1985 ttg K3 Pesawat Tenaga Produksi
  91. Permenaker No. 4 Tahun 1998 ttg Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Tata Kerja Dokter Penasehat
  92. Permenaker No. 17 Tahun 2008 ttg Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Tata Kerja Dokter Penasehat
  93. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  94. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.18/MEN/XI/2008 tentang  Penyelenggara  Audit  Sistem  Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  95. Keputusan   Menteri   Tenaga   Kerja Nomor KEP19/MEN/1997   tentang Pelaksanaan Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  96. Permenakertrans 51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas (NAB) Faktor Fisika di Tempat Kerja
  97. Permenakertrans nomor 13 Tahun 2011 tentang NAB Faktor Fisik dan Kimia di Tempat Kerja
  98. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1405 tahun 2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri

Bagi pembaca mohon dapat juga melakukan check melalui website pemerintah seperti JDIH Kemenaker atau fasilitas lainnya. Jika terdapat kesalahan dalam proses analisis atau penulisan silahkan untuk menginformasikan melalui admin@hsepedia.com agar pembaca lainnya dapat mendapatkan informasi yang benar.

Show More

Joko Priono, M.K.K.K.

HSE Senior Specialist. Magister Keselamatan & Kesehatan Kerja Universitas Indonesia

Tinggalkan Komentar di sini

Back to top button
Close
Close